Bogor, denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengusulkan pembukaan ruang dialog antara pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, serta elemen masyarakat terkait polemik studi tour yang terus menjadi sorotan. Usulan ini menyusul banyaknya laporan yang diterima Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, soal sekolah yang tetap merencanakan studi tour ke luar wilayah Jawa Barat.
Menurut Iwan, keberhasilan kebijakan eksekutif memerlukan dukungan dan komunikasi intensif semua pihak, termasuk membahas implementasi surat edaran (SE) Nomor 64/PK.01/Kesra tentang Studi Tour yang sebelumnya diteken Pj Gubernur Bey Machmudin.
“Dibanding terus menerus jadi polemik dan protes, lebih baik aturan ini dijalankan sambil dibuka ruang dialog dengan semua elemen, bagaimana baiknya ke depan,” ujar Iwan di Bogor, Sabtu (25/4/2025).
Ia menilai, membanjirnya keluhan ke Gubernur Dedi Mulyadi tak akan menyelesaikan masalah secara tuntas, mengingat perbedaan sudut pandang masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan, menurutnya, perlu disesuaikan dengan semangat dan gaya kepemimpinan daerah masing-masing.
“Kalau studinya untuk kegiatan belajar mengajar (KBM), tidak apa-apa. Tapi tidak perlu ke luar daerah dan jangan memberatkan orang tua,” imbuhnya.
Baca juga : Gubernur Banten: Otonomi Daerah Kunci Pemerataan Pembangunan
Usul Regulasi yang Lebih Kuat
Iwan juga membuka peluang agar ke depan lahir regulasi yang lebih kuat dan mengikat. Opsi yang bisa dikaji adalah peningkatan status SE menjadi Peraturan Gubernur (Pergub), memasukkan aturan ke dalam revisi Perda Pendidikan, atau cukup memperbaiki SE sesuai aspirasi masyarakat.
“Kalau perlu, agar Gubernur tidak capek menangani kasus satu per satu, kita bisa bahas regulasi baru yang representatif terhadap suara masyarakat, termasuk dari pihak sekolah dan pengelola wisata edukasi,” kata politisi PKS ini.
Sekolah Dilarang Memaksa Murid
Iwan mengingatkan bahwa selama SE masih berlaku, sekolah harus mematuhi seruan untuk tidak melakukan studi tour ke luar Jabar. Sekolah juga diharapkan tidak memaksa seluruh siswa ikut, apalagi hanya berdasarkan suara sebagian kecil orang tua.
“Perlu komitmen dan komunikasi terbuka antara sekolah dengan semua orang tua siswa. Jangan satu, dua orang tua yang mampu lantas dianggap mewakili semua,” tegasnya.
Respons Dedi Mulyadi: Hentikan Studi Tour
Sikap tegas Dedi Mulyadi yang melarang studi tour ke luar wilayah Jawa Barat mendapat dukungan luas. Gubernur bahkan bergerak cepat menanggapi keluhan orang tua SMK KP Bekasi yang diminta membayar Rp6 juta untuk studi tour.
Dedi langsung meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menghubungi kepala sekolah untuk menghentikan kegiatan tersebut.
“Hari ini juga saya minta Kepala Dinas Pendidikan telepon kepala sekolahnya untuk menghentikan kegiatan,” ujar Dedi dalam video yang diunggah di akun media sosialnya.
