Bandunng, denting.id — Polemik antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan DPRD Provinsi Jawa Barat akhirnya mereda setelah klarifikasi resmi disampaikan dalam rapat paripurna Kamis (22/5/2025). Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, menyambut baik klarifikasi tersebut, namun menekankan pentingnya sinergi kelembagaan yang ditopang oleh regulasi yang jelas.
Iwan menyatakan bahwa klarifikasi Dedi merupakan bentuk kedewasaan politik. Ia menilai Dedi sudah menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik, terutama terkait pernyataan kontroversial dalam Musrenbang di Cirebon yang sempat memicu walkout dari Fraksi PDIP pada 16 Mei lalu.
“Beliau menunjukkan sikap terbuka, dan ini patut diapresiasi. Namun kita juga harus mengingatkan bahwa semua kebijakan di daerah, apalagi yang berdampak besar, wajib dibahas bersama DPRD,” ujar Iwan, Minggu (25/5/2025).
Iwan menyebut, gaya “gerak cepat” ala Dedi memang memberi dampak nyata di lapangan, tetapi tetap harus diimbangi dengan pendekatan kelembagaan yang melibatkan dinas terkait dan DPRD sebagai mitra pengawasan serta penganggaran.
“Gubernur memang bisa bertindak langsung di lapangan, tapi untuk mengeksekusi kebijakan secara formal tetap perlu dukungan regulasi. Tanpa itu, ada risiko menyalahi aturan,” tambahnya.
Ia mencontohkan pentingnya keterlibatan DPRD dalam merumuskan kebijakan jangka panjang, bukan hanya sebagai pemberi stempel formal. “Kami bukan sekadar pelengkap. Sinergi kelembagaan ini penting agar tidak ada lagi kesalahpahaman,” ujarnya.
Terkait dinamika yang sempat mencuat ke media sosial, Iwan berharap ke depan tidak ada lagi debat terbuka antarpejabat di ruang publik. “Forum resmi adalah tempat terbaik untuk menyelesaikan perbedaan. Bukan di media sosial,” tegasnya.
Iwan juga menyinggung komitmen gubernur terhadap DPRD yang akan terus diawasi. “Kita akan lihat sejauh mana komitmennya menggandeng DPRD ke depan. Yang pasti, kami akan terus menjalankan fungsi kontrol dengan maksimal,” katanya.
Sementara itu, dalam klarifikasinya, Dedi Mulyadi mengakui bahwa langkahnya sering dianggap kontroversial karena gaya kepemimpinan yang langsung dan cepat. Namun ia berdalih, cara tersebut efektif mencegah kebocoran informasi dan mempercepat penyelesaian masalah, seperti yang terjadi dalam penertiban tambang ilegal.
Meski begitu, Dedi tetap menyampaikan terima kasih atas kritik dari DPRD. Ia menyebut hal itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“Kalau DPRD diam saja, justru harus dipertanyakan. Kritik itu tanda bahwa sistem berjalan,” ujar Dedi.
Baik eksekutif maupun legislatif sepakat bahwa perbedaan pandangan adalah hal wajar, namun kesefahaman dan komunikasi kelembagaan menjadi kunci utama mewujudkan Jawa Barat yang lebih baik.
Baca juga : Sumur Bor Buka Rahasia Lama: Bom Mortir Aktif Ditemukan Warga Parung Panjang
