Bandung, Denting.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Iwan Suryawan, menilai bahwa penundaan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat berpotensi menciptakan ketidakpastian yang merugikan dua pihak sekaligus: para pekerja dan kalangan pengusaha.
Menurut Iwan, buruh membutuhkan kepastian besaran upah baru untuk menyusun perencanaan anggaran keluarga, termasuk mengantisipasi tekanan inflasi menjelang tahun berjalan. Ketidakjelasan pengumuman UMP membuat pekerja berada dalam situasi serba menggantung.
“Penundaan ini, meskipun didasari oleh tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seharusnya tidak sampai mengorbankan kepastian jadwal yang sudah diatur oleh peraturan sebelumnya,” ujar Iwan Suryawan, Sabtu (22/11/2025).
Di sisi lain, pengusaha juga membutuhkan kejelasan angka UMP sebagai dasar perhitungan biaya produksi dan penyusunan rencana bisnis untuk tahun mendatang.
Ketidakpastian ini, menurut Iwan, dapat mengganggu iklim usaha dan menghambat proses pengambilan keputusan pada sektor industri.
Baca juga: Iwan Suryawan Soroti Ketimpangan Infrastruktur Jabar Selatan dan Mendesak Penuntasan PR Citarum
Iwan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengambil langkah percepatan pengumuman UMP demi menjamin stabilitas dan memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.
