Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah proaktif Kementerian Sosial (Kemensos) yang berkonsultasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam program Sekolah Rakyat. KPK menilai keterbukaan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Sosial beserta jajaran Kemensos yang dinilai terbuka dalam upaya pencegahan korupsi.
“Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil dan beserta jajarannya yang sudah terbuka sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin,” kata Ibnu dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).
Ibnu menjelaskan, pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama jajaran Kemensos merupakan bagian dari koordinasi pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Kunjungan beliau adalah dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain,” ujarnya.
Menurutnya, KPK mendukung berbagai program strategis pemerintah, namun pelaksanaannya harus tetap bebas dari praktik penyimpangan. Karena itu, KPK turut memberikan sejumlah masukan terkait titik rawan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi,” tuturnya.
Ibnu juga menegaskan KPK tetap membuka ruang pengawasan apabila di kemudian hari ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Namun apabila ada suatu penyelewengan silahkan tetap beberapa rekan-rekan untuk menyingkapi kami tetap terbuka,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Gus Ipul mengatakan konsultasi dengan KPK dilakukan untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, terutama menjelang pengadaan tahun anggaran 2026.
“Kami memberikan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, khususnya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Ia menegaskan Kemensos berkomitmen menjaga program strategis Presiden Prabowo Subianto agar tidak tercemar praktik korupsi.
“Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kemensos, khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden dalam hal penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek yang tidak terpuji,” tegasnya.
Menurut Gus Ipul, konsultasi dengan KPK juga menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengadaan di Kemensos. Ia mengakui posisi Kemensos dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa masih perlu diperbaiki berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Sampai hari ini dalam catatan LKPP, kami masih di peringkat ke-167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.
Selain itu, Kemensos juga mengakui masih membutuhkan penguatan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa, terutama karena anggaran program diperkirakan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Karena itu, Kemensos meminta masukan dari KPK, termasuk terkait kemungkinan penggunaan agen pengadaan yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Nah, ini baru berupa semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut,” jelas Gus Ipul.
Ia memastikan seluruh hasil evaluasi dan monitoring dari KPK akan menjadi pedoman perbaikan tata kelola di Kemensos ke depan.
“Hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang,” pungkasnya.
Baca juga: JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai Rp61,3 Miliar
Sebelumnya, Mensos Gus Ipul berkonsultasi langsung dengan KPK terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos menyusul sorotan publik terhadap isu pengadaan sepatu siswa dan guru Sekolah Rakyat. Pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat pagi.
