Bandung, Denting.id– Rencana pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di koridor jalan provinsi Jawa Barat memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap sektor ekonomi riil. Pekerja komuter dan pelaku UMKM dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terdampak kebijakan ini.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyatakan bahwa momentum penguatan ekonomi masyarakat bawah saat ini harus dijaga. Menurutnya, perubahan skema dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan menjadi bayar per koridor akan langsung memengaruhi kantong masyarakat yang bermobilitas tinggi.
“Alasan utama kekhawatiran masyarakat didasari oleh kondisi ekonomi yang saat ini masih dalam tahap penguatan momentum, terutama bagi para pekerja komuter serta pelaku UMKM,” kata Iwan Jumat (22/5/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masyarakat Jabar berada di kisaran Rp49 juta per tahun. Mayoritas dari perputaran ekonomi tersebut nyatanya masih ditopang oleh sektor informal dan para pekerja komuter.
Iwan menegaskan, pemerintah daerah wajib mendengarkan denyut nadi di akar rumput sebelum mengetok regulasi baru. Ia berharap jangan sampai kebijakan yang tujuannya menata lalu lintas justru menjadi beban baru bagi pelaku usaha lokal yang menggantungkan hidupnya di sepanjang jalur utama.
“Regulasi yang baik harus lahir dari kebutuhan objektif masyarakat setempat,” pungkasnya.
