Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menegaskan bahwa seorang pemimpin harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Prinsip tersebut tercermin dalam ungkapan sayyidul qaumi khadimuhum, yang bermakna pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka.
Iwan Suryawan yang juga Ketua DPW PKS Jawa Barat mengatakan prinsip tersebut harus menjadi pegangan setiap wakil rakyat dalam menjalankan amanah politiknya.
“Seorang wakil rakyat harus berada di tengah-tengah masyarakat, hadir menemani warga di tengah kondisi yang mereka rasa berat, bukan justru menghilang dan membuat jarak setelah bilik suara ditutup,” tegas Abah Iwan Suryawan, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, keberadaan anggota legislatif tidak cukup hanya ditunjukkan melalui aktivitas di gedung parlemen. Para wakil rakyat harus memastikan seluruh akses, jaringan, serta pengetahuan yang dimiliki dapat kembali dimanfaatkan untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Iwan menekankan pentingnya sinergi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurut dia, keterbatasan ruang fiskal pemerintah membuat fungsi pengawasan anggaran harus dilakukan secara lebih ketat agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar memberikan manfaat.
“Di tengah terbatasnya ruang fiskal pemerintah, pengawasan anggaran harus dipastikan tepat sasaran agar setiap rupiah uang rakyat memberikan dampak langsung pada penyelesaian masalah warga. Sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah pun harus selalu dibentengi oleh data yang akurat dan tawaran jalan keluar yang konstruktif,” ujarnya.
Iwan juga mengingatkan para anggota legislatif untuk menjadikan integritas moral dan spiritual sebagai benteng utama dalam menghadapi berbagai godaan kekuasaan.
Menurutnya, kewenangan politik yang dimiliki anggota dewan harus dijaga agar tidak bergeser menjadi sumber penyimpangan yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
“Hal yang lumrah bila kepadatan agenda kedewanan, mulai dari rapat hingga kunjungan kerja, mulai menggeser nilai-nilai ibadah personal anggota dewan. Untuk itu, setiap anggota dewan PKS harus menjaga konsistensi kehadiran UPA-nya (Unit Pembinaan Anggota). Dengan begitu, semoga anggota dewan kita bisa terhindar dari penyimpangan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Konsolidasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja politik di daerah agar berorientasi pada keberlanjutan pelayanan jangka panjang, bukan sekadar merespons persoalan secara sesaat.
Kegiatan bimbingan teknis bertajuk “Kuatkan Sinergi, Hadirkan Solusi” itu dihadiri Sekretaris Jenderal PKS H. Muhammad Kholid, Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai Dr. Muhammad Iqbal, serta Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Hj. Ledia Hanifa Amaliah.
Baca juga: Iwan Suryawan Usul Empat Pilar Informasi untuk Perkuat Sosialisasi Pendidikan
Kegiatan tersebut diikuti ratusan wakil rakyat dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten dan Kota. Mereka menyelaraskan arah pelayanan publik di tengah berbagai persoalan krusial di daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
