Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan segera menerapkan sistem informasi pendidikan yang terintegrasi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, merata, dan mudah diakses.
Menurut Iwan, sistem tersebut harus dibangun melalui integrasi empat pilar komunikasi. Melalui konsep ini, sekolah diwajibkan menjadi garda terdepan dalam edukasi tatap muka kepada siswa dan orang tua, pengelolaan media sosial dilakukan secara profesional, serta dinas secara rutin menyiarkan rilis dan penjelasan resmi melalui media mainstream, seperti saat pelaksanaan sistem Ujian Nasional (UN).
Sebagai pelengkap, pilar keempat diwujudkan melalui penyediaan monitor informasi di setiap sekolah yang menayangkan berita dan penjelasan resmi dari media mainstream yang bermitra dengan Dinas Pendidikan.
“Siswa maupun orang tua murid bisa mengakses langsung berita valid dari media mainstream yang dipasang di monitor sekolah. Dengan transparansi seperti ini, pihak sekolah maupun dinas tidak bisa lagi memanipulasi informasi di lapangan,” tegas Iwan.
Usulan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran publik terhadap sejumlah program pendidikan di Jawa Barat.
Survei LSI dilaksanakan pada 2–9 Juli 2026 dengan melibatkan 800 responden di seluruh wilayah Jawa Barat menggunakan metode multistage random sampling. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Iwan menegaskan, DPRD Jawa Barat siap mengawal perbaikan sistem komunikasi publik bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat agar seluruh program pendidikan yang dijalankan Pemprov Jabar dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Baca juga: Iwan Suryawan: Jabatan Pimpinan Dewan Harus Menjadi Sarana Pengabdian kepada Masyarakat
“Program pendidikan Pemprov Jabar ini sangat bagus. Tugas dinas teknis adalah memastikan penyampaian informasinya terstruktur. DPRD Jabar siap mengawal regulasi dan anggarannya agar sistem komunikasi yang terintegrasi ini bisa segera terealisasi,” pungkasnya.
