Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kedua pejabat yang diperiksa yakni Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berinisial A serta Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang berinisial VEJ. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, serta VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu.
Selain keduanya, KPK juga memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN berinisial MR sebagai saksi.
KPK turut memanggil seorang pihak swasta berinisial REY. Namun, hingga pukul 13.04 WIB, saksi tersebut belum tercatat hadir memenuhi panggilan penyidik.
Sebelumnya, pada Senin (16/11/2026), KPK memeriksa sejumlah pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo, mulai dari manajer legal, pemasaran, teknologi informasi dan hubungan masyarakat, hingga manajer keuangan.
Penyidik juga memeriksa Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I serta dua pegawai perusahaan tersebut.
Sehari berikutnya, Selasa (17/11/2026), KPK memanggil sejumlah pejabat ATR/BPN, di antaranya Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jambi berinisial H dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Selatan berinisial W.
Selain itu, penyidik memeriksa seorang notaris berinisial JSU dan Direktur Utama PT Alia Digital Printex berinisial LA.
Pemeriksaan juga menyasar mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat berinisial GJ, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat berinisial DS, serta Kepala Seksi Survei dan Pemetaan berinisial ZM.
Sejumlah pihak lainnya yang turut diperiksa yakni mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat berinisial C, Manajer Akuntansi PT Bela Parahiyangan Investindo berinisial EL, serta pegawai perusahaan berinisial NR.
Berawal dari OTT di Jabodetabek
Kasus dugaan korupsi tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka terdiri dari Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.
Lima tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen berinisial AS, Ketua DPP Partai Golkar berinisial FEF alias FA, serta tiga pihak swasta berinisial E dan MF.
Dalam pengembangan perkara, penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi.
Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang VEJ, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah A, serta sejumlah ruangan direktorat terkait di Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: KPK Dalami Pengajuan Agen Fiktif Asuransi Pelni oleh Jasindo
Penggeledahan berlanjut pada 18 September 2026 di kantor PT Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Pada 21 September, penyidik kembali menggeledah kantor perusahaan tersebut di Kabupaten Bogor.
Selanjutnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada 23 September, kemudian Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk pada 24 September 2026.
Terakhir, pada 29 September 2026, penyidik menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat ATR/BPN dan pihak swasta ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Editor: Linna Susanti

