Jakarta, Denting.id – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menjadi sorotan publik usai rekaman video dirinya walk out dari rapat pembahasan keramba jaring apung (KJA) di Pangandaran viral di media sosial. Susi menolak keras keberadaan KJA di wilayah tersebut dan bahkan menyebut pemberian izinnya sebagai tindakan “gila”.
Menurut Susi, KJA tidak boleh diizinkan di kawasan Pangandaran yang merupakan wilayah pesisir dengan nilai strategis di sektor pariwisata dan konservasi. Atas keberatannya, ia mengaku telah melaporkan masalah ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan sepakat dengan pandangan Susi. Ia menegaskan bahwa Pangandaran sejak lama berfungsi sebagai daerah pariwisata yang harus dilindungi dari aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
“Oh iya, Bu Susi itu dari sisi pandangan ekosistem dan konservasi selaras dengan apa yang saya pikirkan,” ujar Dedi di Bandung.
Dedi meminta agar kegiatan budidaya ikan dengan KJA dilakukan di wilayah lain, bukan di Pangandaran. “Pangandaran itu sudah basic-nya pariwisata, kita hormati itu sebagai basic pariwisata dan kalau budidaya sebaiknya dilakukan di tempat lain,” ucapnya.
Ia juga berjanji akan mengevaluasi seluruh izin KJA yang telah dikeluarkan. Jika ditemukan adanya pelanggaran prinsip ekosistem dan keberlanjutan lingkungan, Dedi menegaskan siap mengambil tindakan tegas.
“Saya termasuk yang akan mengevaluasi, kalau itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekosistem lingkungan dan keberlanjutan kawasan Pangandaran yang sudah tumbuh menjadi kawasan wisata,” tegasnya.
Baca juga : pSri Mulyani Proyeksikan Dana Abadi Pendidikan Tembus Rp175 Triliun pada 2026
Kasus ini memicu perdebatan di masyarakat, terutama terkait keseimbangan antara kegiatan ekonomi berbasis budidaya perikanan dan upaya menjaga kelestarian lingkungan di daerah wisata strategis seperti Pangandaran.