Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengungkapkan adanya penyesuaian signifikan dalam pelaksanaan program pembangunan di Jawa Barat akibat keterbatasan anggaran daerah.
Menurut Iwan, penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengubah mekanisme pelaksanaan program pembangunan. Sejumlah program yang sebelumnya disalurkan melalui bantuan keuangan ke daerah kini dialihkan menjadi program langsung yang dijalankan dinas teknis terkait.
“Di tahun 2022, program-programnya itu dilaksanakan oleh dinas, tidak diberikan bantuan keuangan ke daerah karena uang kita terbatas,” ujar Iwan Suryawan dalam keterangannya di Kota Bogor, Jumat (22/05/2026).
Ia menjelaskan, fluktuasi anggaran daerah terus terjadi dan saat ini kembali mengalami penyesuaian menyusul berkurangnya transfer daerah dari pemerintah pusat sekitar Rp2,458 triliun. Kondisi tersebut berdampak pada rasionalisasi sejumlah program pembangunan di berbagai sektor.
Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan kebijakan anggaran pada lima program prioritas utama yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat.
Kelima program prioritas tersebut meliputi perbaikan jalan provinsi agar tetap dalam kondisi baik dan mulus, optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) khususnya di jalur-jalur strategis seperti wilayah Cirebon dan sekitarnya, serta penataan sistem pengairan dan irigasi guna mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air.
Selain itu, Pemprov Jabar juga memprioritaskan peningkatan nilai tambah ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja melalui investasi yang ramah lingkungan dan inklusif untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Fokus terakhir adalah transformasi birokrasi dan pelayanan publik digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang responsif.
Baca juga: Iwan Suryawan Peringatkan Ancaman Kemarau Ekstrem, Soroti Risiko Krisis Air dan Pangan di Jabar
“Kelima fokus ini dijalankan secara kolaboratif antar-dinas teknis melalui pembiayaan APBD yang disesuaikan. DPRD Jabar bertugas mengawasi penggunaan anggaran, kemudian Pemprov juga mengoptimalkan pendanaan alternatif seperti CSR dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” tandas Iwan.
