Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, memberikan perhatian serius terhadap laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memprediksi sekitar 93 persen wilayah Jawa Barat akan dilanda musim kemarau sangat kering pada tahun 2026.
Iwan menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan sekadar siklus cuaca biasa, melainkan ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, peringatan dini terkait puncak kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus mendatang harus segera direspons dengan langkah mitigasi yang cepat dan terukur. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan kesiapan infrastruktur dan logistik.
Iwan menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi kekeringan ekstrem yang berpotensi memicu krisis air bersih. Ia mengingatkan agar distribusi air melalui truk tangki dari BPBD dan PDAM sudah disiapkan untuk menjangkau wilayah terdampak.
“Kita harus memastikan distribusi air bersih siap menyasar wilayah merah. Kami siap mendampingi Pemprov untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengamankan anggaran darurat dan bantuan teknis,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Selain krisis air, politisi PKS itu juga menyoroti potensi bencana lain seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD meningkatkan patroli di daerah rawan guna mencegah kebakaran meluas.
Lebih jauh, Iwan mengungkapkan kekhawatiran besar pada sektor pertanian. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Barat memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan beras nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jawa Barat merupakan produsen padi terbesar kedua di Indonesia. Pada 2025, produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton, dengan kontribusi Jawa Barat sekitar 16 hingga 18 persen.
“Jika 93 persen wilayah kita mengalami kekeringan, maka ancaman gagal panen atau puso akan sangat masif. Ini bukan hanya masalah warga Jabar, tapi juga ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Iwan pun mendorong Pemprov segera melakukan audit kondisi irigasi dan bendungan di seluruh daerah, serta mempercepat program pompanisasi dan distribusi benih tahan kekeringan bagi petani.
Ia juga menyarankan pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan BMKG sebagai langkah antisipatif.
Menurutnya, investasi dalam TMC jauh lebih murah dibandingkan kerugian akibat rusaknya lahan pertanian. Ia juga mengingatkan bahwa terganggunya pasokan dari Jawa Barat berpotensi memicu lonjakan inflasi bahan pokok.
“Pemerintah pusat harus memberikan dukungan penuh, mulai dari subsidi pupuk yang tepat sasaran hingga asuransi usaha tani. Petani adalah pihak yang paling rentan terdampak perubahan iklim,” tambahnya.
Iwan meminta Gubernur dan jajaran OPD untuk proaktif berkoordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta agar program penanganan kekeringan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.
Di sisi lain, ia juga mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan budaya hemat air serta menjaga sumber mata air melalui kampanye lingkungan hingga tingkat desa.
DPRD Jawa Barat, lanjutnya, akan terus mengawal penggunaan anggaran mitigasi bencana serta turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Baca juga: Iwan Suryawan Soroti Ancaman Kemarau Ekstrem di Jabar, Desak Antisipasi Krisis Air
“Kita tidak boleh menunggu sampai rakyat kesulitan air atau harga beras melambung tinggi. Antisipasi harus dilakukan sekarang dengan koordinasi kuat antara daerah dan pusat,” tutup Iwan.
