Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menonaktifkan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) secara nasional.
Menurut Iwan, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban berat bagi pemerintah daerah, lantaran tanggung jawab pembiayaan kini bergeser ke anggaran daerah melalui APBD.
Berdasarkan data yang dihimpun, ratusan ribu warga Jawa Barat terdampak dari kebijakan tersebut. Di Kabupaten Sukabumi, tercatat sekitar 164.000 jiwa kepesertaannya dinonaktifkan, sementara di Kabupaten Indramayu mencapai 84.000 jiwa.
“Kami di DPRD meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk segera mengambil langkah taktis. Jangan biarkan rakyat kecil menjadi korban dari carut-marutnya birokrasi pendataan antara pusat dan daerah,” tegas Iwan, Kamis (16/4/2026).
Ia menilai, instruksi pemerintah pusat agar pemerintah daerah mengambil alih pembiayaan PBI melalui APBD menjadi tantangan serius bagi kapasitas fiskal daerah, terutama bagi kabupaten/kota dengan keterbatasan anggaran.
Politisi PKS tersebut juga mengingatkan bahwa tidak semua daerah di Jawa Barat memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menanggung beban tambahan secara mendadak.
Selain itu, Iwan mendorong para kepala daerah, mulai dari Penjabat Wali Kota Bandung, Bupati Bogor, hingga Bupati Karawang dan wilayah lainnya, untuk segera melakukan validasi ulang data penerima secara cepat dan akurat agar bantuan tepat sasaran.
Baca juga: Iwan Suryawan Peringatkan Ancaman Kemarau Ekstrem, Soroti Risiko Krisis Air dan Pangan di Jabar
Ia berharap ada sinkronisasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga kebijakan terkait jaminan kesehatan tidak justru merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada program tersebut.
