Bandung, Denting.id – Iwan Suryawan angkat bicara terkait penghapusan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) secara masif yang dilakukan pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan tersebut sangat mengejutkan, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang tengah menjalani pengobatan rutin.
Menurut Iwan Suryawan, dampak dari kebijakan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan warga. Ia menyoroti kondisi masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan, namun tiba-tiba kehilangan akses akibat status kepesertaan yang dinonaktifkan.
“Iwan Suryawan menyatakan bahwa langkah penghapusan data kepesertaan secara masif tersebut sangat mengejutkan, terutama bagi warga kurang mampu yang sedang menjalani pengobatan rutin,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menambahkan, instruksi pemerintah pusat agar pemerintah daerah mengambil alih tanggung jawab pembiayaan PBI melalui APBD menjadi tantangan besar bagi kapasitas fiskal daerah.
“Iwan Suryawan menegaskan, Gubernur harus memastikan puskesmas dan RSUD di seluruh Jawa Barat tetap melayani pasien PBI yang terdampak. Jangan sampai ada cerita warga meninggal karena tidak bisa berobat akibat status kepesertaannya dicoret sepihak oleh pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iwan Suryawan mengingatkan bahwa tidak semua kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki kemampuan anggaran yang cukup untuk menanggung beban tambahan tersebut secara mendadak.
Ia pun berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menerbitkan kebijakan yang menjamin pelayanan kesehatan tetap diberikan, terutama bagi pasien dalam kondisi darurat.
Baca juga: Iwan Suryawan Dorong Hujan Buatan dan Sinergi Pusat-Daerah Cegah Dampak Kemarau
“Iwan Suryawan kembali menegaskan, Gubernur harus memastikan puskesmas dan RSUD tetap melayani pasien PBI terdampak. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak sinkron,” pungkasnya.
