Jakarta, Denting.id – Kelompok Hamas menyatakan kesediaannya untuk melucuti seluruh persenjataannya sebagai bagian dari kesepakatan damai baru yang dimediasi Mesir, Qatar, dan Turki. Namun, implementasi perjanjian tersebut masih bergantung pada sikap Israel yang hingga kini belum memberikan tanggapan resmi.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam roadmap berisi 15 poin yang mengatur penghentian konflik di Jalur Gaza secara bertahap. Dalam skema itu, Hamas akan menyerahkan senjata secara bertahap, sementara Israel diwajibkan menarik pasukannya dari Gaza sesuai tahapan yang telah disepakati.
Keamanan selama masa transisi nantinya akan dijaga oleh pasukan stabilisasi internasional bersama kepolisian Palestina hingga pemerintahan baru terbentuk.
Pemerintah Mesir mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati kerangka dasar roadmap tersebut. Kedua pihak dijadwalkan kembali bertemu di Kairo untuk membahas mekanisme pelaksanaan kesepakatan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut baik perkembangan tersebut. Ia mengapresiasi peran Mesir, Qatar, dan Turki sebagai mediator, serta menyebut kesepakatan itu sebagai langkah bersejarah menuju perdamaian.
Meski menyatakan siap melucuti senjata, Hamas menegaskan komitmen itu hanya akan dijalankan apabila Israel memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk menarik seluruh pasukan dari Gaza, mendukung pembentukan komite nasional Palestina, serta memulai proses rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang.
Pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, menegaskan bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak.
“Jika Israel tidak menjalankan perjanjian, maka kami juga tidak akan melaksanakannya,” ujarnya.
Roadmap yang diperkenalkan Presiden Trump sejak September 2025 itu juga mencakup pembebasan seluruh sandera Israel dan pertukaran tahanan Palestina sebagai tahap awal.
Selain itu, Hamas telah membubarkan pemerintahan yang dipimpinnya di Gaza setelah lebih dari dua dekade berkuasa. Pengelolaan wilayah tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada komite yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Rencana rekonstruksi Gaza juga mengalami perubahan. Konsep pembangunan kawasan wisata mewah sebelumnya kini digantikan dengan pembangunan hunian sementara berupa kabin portabel di sekitar wilayah Rafah.
Sementara itu, pada 21 Juli lalu, Khalil Al-Hayya resmi ditunjuk sebagai pemimpin baru Hamas untuk memimpin proses politik organisasi tersebut.
Di sisi lain, pemerintah Israel belum memberikan respons atas pernyataan Hamas. Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berulang kali menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari Jalur Gaza sebelum keamanan benar-benar terjamin.
Laporan media Israel juga menyebut Netanyahu tetap mempertahankan operasi militer meski mendapat tekanan, termasuk dari Amerika Serikat, untuk menarik pasukan dari Gaza serta wilayah konflik lainnya. Hingga kini, keberadaan persenjataan Hamas masih menjadi alasan utama Israel mempertahankan pasukannya di Jalur Gaza.
