Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan keberhasilan pembangunan daerah merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif, bukan semata-mata kerja pemerintah daerah.
Menurut Iwan, Gubernur dan Wakil Gubernur bertugas sebagai pelaksana kebijakan di lapangan, sementara DPRD berperan menentukan arah anggaran sekaligus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pembangunan daerah itu kerja sistemik. Gubernur dan Wagub adalah eksekutor di lapangan, sementara DPRD menentukan arah anggaran dan memastikan tidak ada penyimpangan. Sinergi ini yang menjaga kestabilan tata kelola pemerintahan hingga publik menilai baik di angka 60,2 persen,” ujar Iwan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sektor ekonomi masih menjadi tantangan utama yang harus segera mendapat perhatian serius. Berdasarkan hasil survei, masyarakat masih menilai kondisi ekonomi berada pada level sedang.
“Masyarakat merasa ekonomi mereka baru di level ‘sedang’. Ini alarm bagi kita semua. Pemprov Jabar bersama DPRD harus lebih agresif mengintervensi harga bahan pokok, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong daya beli warga. Kita semua jangan cepat puas kalau urusan perut rakyat masih di tingkat moderat,” katanya.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Iwan mengusulkan optimalisasi potensi agribisnis, sektor kelautan, dan industri kreatif berbasis UMKM. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mendukung proses produksi, tetapi juga harus memastikan rantai pasok dan kepastian pasar bagi petani serta pelaku UMKM.
Ia juga mendorong kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro, percepatan digitalisasi pasar tradisional, serta program pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda yang terhubung dengan kebutuhan industri.
Selain itu, Iwan menilai pembangunan infrastruktur harus memberi dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat desa dengan menekan biaya distribusi hasil pertanian dan produk lokal.
“Jalan mulus harus bisa memotong biaya logistik hasil tani dan olahan lokal, sehingga margin keuntungan dinikmati langsung oleh warga, bukan para tengkulak,” ucapnya.
Di luar persoalan ekonomi, Iwan turut menyoroti masih rendahnya tingkat sosialisasi sejumlah program strategis di bidang pendidikan. Berdasarkan temuan LSI, tingkat kesadaran masyarakat terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) baru mencapai 42,9 persen, Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) 34,9 persen, dan Sekolah Maung 31,7 persen.
Baca juga: Iwan Suryawan: Satgas MBG di Daerah Jadi Kunci Sukses Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat penyebarluasan informasi agar berbagai program unggulan dapat diketahui dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di seluruh Jawa Barat.
