Depok, Bogor – Petani singkong di berbagai daerah masih dibayang-bayangi ancaman gagal jual akibat ketiadaan pembeli siaga (off-taker) hingga rendahnya produktivitas lahan. Kondisi ini dinilai memicu ketimpangan ekonomi di hulu rantai pasok komoditas singkong nasional.
Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), Arifin Lambaga, mengungkapkan bahwa kesejahteraan ekosistem singkong dari petani hingga industri hanya bisa terwujud jika persoalan pasar dan efisiensi produksi diselesaikan dari hilir ke hulu.
“Artinya siapapun, organisasi siapapun, pihak apapun yang terlibat di singkong harus sejahtera. Jadi kalau singkong mulai dibutuhkan lahan, tanami petani, harus sejahtera. Walau ada pengumpul, pengumpul harus sejahtera,” kata Arifin kepada IDN Times usai Musyawarah Nasional (Munas) IV MSI di Sekretariat DPP MSI, Gedung Mutu International, Bogor, Rabu (29/7/2026) lalu.
1. Ancaman panen raya tanpa pembeli (off-taker)
Arifin mengungkapkan, ketidakpastian akses pasar masih menjadi momok menakutkan bagi para petani. Tanpa off-taker yang jelas, hasil panen dalam skala ratusan hektare berisiko tidak terserap oleh pasar.
“Di daerah tertentu memang sudah ada pembelinya, misalnya Lampung. Tapi di daerah lain, kemarin saya dapat laporan dari Jawa Timur, ada petani punya singkong siap panen hampir 900 hektare tapi pembelinya belum ada. Mana pembelinya ini? Jadi kita ciptakan supply-demand-nya dan perkuat off-taker-nya dulu,” beber Arifin.
2. Produktivitas rendah bikin petani terancam rugi
Menurut dia, produktivitas singkong nasional saat ini dinilai masih sangat rendah, yakni berkisar 23 hingga 25 ton per hektare. Angka ini memicu biaya operasional tinggi sehingga petani rentan merugi jika harga umbi jatuh di bawah Rp1.300 per kilogram.
Agar menekan ongkos produksi dan menaikkan tingkat ekonomi petani, penerapan Good Agriculture Practices (GAP) secara ketat menjadi syarat mutlak.
“Nggak akan bisa memberikan sejahtera bagi petani kalau produksinya begitu. Harus di-good agriculture practices-nya dijalankan. Mulai dari pembenahan lahan, bibit berkualitas, hingga pupuk. Produktivitas harus naik agar efisien di ongkos,” ujarnya.
3. Hilirisasi bioetanol butuh komitmen penyerapan BUMN
Sektor hilir, kata dia, khususnya bioenergi seperti bioetanol, dipandang sebagai ceruk pasar raksasa yang mampu menyerap hasil panen nasional. Namun, skema ini membutuhkan kepastian regulasi dan komitmen penyerapan dari BUMN energi.
Arifin mengalkulasikan, pemenuhan kebutuhan bioetanol untuk program bauran BBM (E5 hingga E10) yang mencapai 1,5 juta kiloliter membutuhkan pasokan umbi singkong segar hingga 10 juta ton.
“Misalnya kalau hilirisasi ke bioetanol, harus ada pembelinya yang jelas, misalnya Pertamina. Dengan harga yang secara ekonomi memberikan valuasi positif, industri di hulu sampai hilir pasti berjalan,” pungkas Arifin.
