Bandung, Denting.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menerapkan sistem informasi pendidikan berbasis empat pilar guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai program pendidikan. Usulan tersebut disampaikan menyusul hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan tingkat pemahaman publik terhadap sejumlah program pendidikan masih tergolong rendah.
Empat pilar yang diusulkan meliputi edukasi serentak dari sekolah kepada orang tua dan siswa, pengelolaan media sosial secara profesional, publikasi resmi melalui media massa mainstream, serta pemasangan monitor informasi resmi di seluruh sekolah.
Iwan menilai langkah tersebut penting setelah survei LSI mencatat tingkat awareness masyarakat terhadap program pendidikan strategis masih berada di kisaran 31 hingga 42 persen. Rinciannya, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebesar 42,9 persen, Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) 34,9 persen, dan Sekolah Maung 31,7 persen. Padahal, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan mencapai 95,4 persen.
“Saat ini informasi disebar tidak termanajemen dengan baik. Kapan pengumuman resmi dikeluarkan tidak pasti dan salurannya terpecah di media sosial pejabat maupun situs sekolah,” kata Iwan di Bandung, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, ketergantungan dinas teknis pada media sosial membuat informasi yang diterima masyarakat sering kali tidak utuh. Informasi yang beredar di media sosial, kata dia, mudah dipotong, diunggah ulang, dan diberi narasi berbeda sehingga memicu kebingungan di kalangan orang tua maupun siswa.
“Akibatnya informasi memang sampai ke masyarakat, tetapi tidak dipahami secara utuh. Orang tua murid akhirnya menerima informasi yang simpang siur dan setengah-setengah,” ujarnya.
Iwan menjelaskan, melalui integrasi empat pilar tersebut, sekolah harus menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi langsung kepada orang tua dan siswa. Sementara itu, media sosial dikelola secara terukur dan dinas secara rutin menerbitkan rilis maupun penjelasan resmi melalui media massa sebagaimana sistem informasi pada masa penerimaan siswa era Ujian Nasional.
Sebagai pelengkap, monitor informasi yang dipasang di setiap sekolah akan menayangkan berita dan penjelasan resmi dari media massa yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.
“Siswa maupun orang tua murid dapat mengakses informasi yang valid dari media mainstream melalui monitor di sekolah. Dengan transparansi seperti ini, ruang manipulasi informasi di lapangan dapat diminimalkan,” tegasnya.
Survei LSI yang menjadi dasar usulan tersebut dilaksanakan pada 2–9 Juli 2026 terhadap 800 responden di seluruh Jawa Barat menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Iwan menegaskan DPRD Jawa Barat siap mengawal penyempurnaan sistem komunikasi publik bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat agar seluruh program pendidikan Pemprov Jabar dapat dipahami dan diakses secara merata oleh masyarakat.
Baca juga: Iwan Suryawan Perkuat Soliditas 15 Pimpinan DPRD PKS demi Jawa Barat yang Adil dan Sejahtera
“Program pendidikan Pemprov Jabar sangat baik. Tugas dinas teknis adalah memastikan penyampaian informasinya terstruktur. DPRD Jabar siap mengawal regulasi dan anggarannya agar sistem komunikasi yang terintegrasi ini segera terealisasi,” pungkasnya.
