JAKARTA, Denting.id – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menekankan pentingnya langkah konkret dan kebijakan yang terintegrasi lintas wilayah untuk menghadapi ancaman perubahan iklim global.
Hal tersebut disampaikan Dedie saat menjadi pembicara dalam Urban Climate Forum 2026 yang digelar United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dalam forum tersebut, Dedie menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan iklim atau climate resilience di kawasan perkotaan. Menurutnya, upaya menghadapi perubahan iklim perlu dilakukan secara bertahap, tetapi tetap diarahkan pada kebijakan yang memberikan dampak nyata.
Ia mengatakan langkah mitigasi perubahan iklim perlu dimulai dari tingkat lokal melalui kebijakan yang strategis dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
“Kami berharap berbagai kebijakan pemerintah daerah ke depan dapat mengurangi dampak perubahan iklim secara drastis melalui kebijakan yang bersifat gradual,” ujar Dedie.
Salah satu langkah yang disoroti adalah pengurangan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil secara bertahap menuju elektrifikasi transportasi.
Selain sektor transportasi, Dedie menyebut penguatan lingkungan perkotaan juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan pengembangan hutan kota.
Namun, menurut Dedie, kebijakan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dijalankan secara parsial oleh masing-masing daerah.
Diperlukan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan di satu wilayah dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim di wilayah lainnya.
“Yang paling penting adalah adanya integrasi antara kebijakan pusat, provinsi, daerah, serta kebijakan dari masing-masing wilayah yang saling berdampingan,” kata Dedie.
Ia menegaskan, persoalan perubahan iklim membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang erat antarpemerintah serta antarwilayah.
“Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini harus dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang erat,” pungkasnya.
Melalui Urban Climate Forum 2026, pembahasan mengenai ketahanan iklim perkotaan menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Bagi kota-kota yang saling berdekatan, integrasi kebijakan dinilai menjadi bagian penting agar upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak berhenti pada batas administratif masing-masing wilayah.
