BOGOR, Denting.id – Sebanyak 75 ribu warga Kota Bogor telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih mengejar target 250 ribu warga untuk melakukan aktivasi IKD.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi saat mendampingi Asisten Deputi Koordinator Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Politik dan Keamanan (Polkam), Kartika Adi Putranta, meninjau pelaksanaan aktivasi IKD dan sosialisasi perlindungan sosial (perlinsos) di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Rabu (16/9/2026).
Denny mengatakan percepatan aktivasi IKD masih menjadi perhatian Pemkot Bogor. Hingga Rabu, tercatat sekitar 75 ribu warga telah melakukan aktivasi dari target 250 ribu warga.
“Data yang diterima hingga hari ini sudah ada 75 ribu dari target 250 ribu yang mengaktivasi. Semoga jumlahnya terus meningkat,” ujar Denny.
Menurut Denny, pelaksanaan aktivasi IKD saat ini masih berada dalam masa transisi. Pemkot Bogor terus melakukan berbagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan aktivasi.
Bagi masyarakat yang memiliki telepon pintar dan memahami teknologi, aktivasi IKD dapat dilakukan secara mandiri. Sementara bagi lansia, warga yang belum memahami teknologi, serta kelompok rentan, Pemkot Bogor menyiapkan agen yang membantu proses aktivasi.
Agen tersebut nantinya dapat membantu warga secara langsung, termasuk dengan mendatangi tempat tinggal warga yang membutuhkan pendampingan.
“Dilakukan inventarisasi data dari masing-masing kelurahan untuk mengetahui potensi yang dapat didata melalui agen maupun warga yang akan melakukan aktivasi secara mandiri. Semoga Kota Bogor dapat lebih cepat dalam meningkatkan jumlah warga yang mengaktivasi IKD,” katanya.
Denny menjelaskan, agen perlindungan sosial akan melibatkan berbagai unsur yang memiliki potensi di tingkat kelurahan. Di antaranya ketua RT dan RW, kader posyandu, karang taruna, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinator Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam Kartika Adi Putranta mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan aktivasi IKD dan sosialisasi perlindungan sosial berjalan dengan baik.
Ia juga melihat antusiasme masyarakat dalam mengikuti program tersebut.
“Kami melihat aktivasi IKD dan sosialisasi perlinsos di sini cukup bagus. Aktivasi IKD ini guna mendukung perlinsos dan kepentingan lainnya. Bersama Pak Sekda Kota Bogor kami memastikan bahwa program ini berjalan,” ujar Kartika.
Kartika mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan di lapangan. Salah satunya terkait ketidaksesuaian data warga.
Namun, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi sanggah sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan.
“Masih ada kekurangan di sana-sini, merupakan sesuatu yang wajar, karena program ini masih baru. Namun pemerintah terus berupaya memaksimalkan dan memperbaiki pelaksanaannya,” katanya.
Menurut Kartika, aktivasi IKD tidak hanya berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi salah satu dasar bagi berbagai pelayanan pemerintah ke depan.
Ia menjelaskan, berbagai layanan nantinya diarahkan untuk terintegrasi melalui IKD. Karena itu, masyarakat yang telah melakukan aktivasi diharapkan tidak perlu khawatir kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah.
Di sisi lain, Kartika mengingatkan masyarakat agar menjaga keamanan data pribadi, terutama yang berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Jangan membiasakan meminjamkan KTP kepada orang lain, karena itu merupakan data pribadi. Kalau dipinjamkan sembarangan akan menimbulkan permasalahan, bisa disalahgunakan untuk pinjaman online (pinjol) atau kepentingan pribadi yang berdampak negatif bagi pemilik KTP,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kemenko Polkam bersama Pemkot Bogor juga meninjau pelaksanaan sosialisasi perlindungan sosial. Cakupan program tersebut terus diperluas, dari sebelumnya 53 daerah menjadi 259 daerah.
Pemerintah menargetkan seluruh wilayah dapat terlayani program tersebut pada akhir tahun.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan kunjungan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor.
