BANDUNG, Denting.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif di Bale Gede, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026). Dedi langsung meminta Asep membenahi persoalan lingkungan, tata ruang, pendidikan, kesehatan, hingga penyerapan anggaran daerah.
Asep sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi dan menjadi pelaksana tugas (Plt) bupati setelah Ade Kuswara Kunang terseret kasus korupsi. Kini, Asep resmi memimpin Kabupaten Bekasi untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2025–2030.
Dalam arahannya, Dedi menekankan bahwa pembenahan pemerintahan harus segera dilakukan. Ia menyoroti berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Bekasi, mulai dari kondisi sungai, sampah, hingga penataan kawasan yang dinilai belum tertib.
“Terus segera ditata, karena selama ini Bekasi itu sungai-sungainya pada keruh, rumputnya pada tinggi, terus kemudian sampahnya bertebaran di mana-mana. Tata ruangnya tidak beraturan,” kata Dedi.
Dedi Soroti Sungai Keruh hingga Tata Ruang
Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan perubahan tata ruang untuk menyelaraskan pengelolaan wilayah Kabupaten Bekasi.
Ia menegaskan, kawasan yang dikelola pihak swasta maupun pemerintah harus memiliki standar penataan yang baik. Menurutnya, tidak boleh ada perbedaan kualitas lingkungan antara kawasan yang dikelola kedua pihak tersebut.
“Sehingga tidak boleh ada disparitas antara kawasan yang dikelola oleh swasta dan dikelola oleh pemerintah,” ujarnya.
Dedi meminta kawasan swasta ditata secara tertib dan rapi. Pemerintah juga harus memastikan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya tidak dibiarkan semrawut.
“Yang dikelola swasta harus tertib, rapi, tertata dan yang dikelola oleh pemerintah tidak boleh lagi ada yang berantakan,” tegasnya.
Sekolah Rusak dan Layanan Puskesmas Jadi Perhatian
Selain lingkungan dan tata ruang, Dedi menyoroti kondisi pendidikan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi.
Ia menyebut masih banyak sekolah mengalami kerusakan. Sementara itu, pelayanan puskesmas dinilai belum optimal sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintahan yang baru.
“Yang kedua, Bekasi itu kelemahannya adalah pendidikannya, sekolahnya banyak yang rusak. Layanan puskesmasnya kurang optimal,” kata Dedi.
Ia meminta anggaran pelayanan kesehatan dipenuhi secara memadai dan rumah sakit ditata agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Di sektor pendidikan, Dedi menegaskan sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten harus mendapat perhatian, terutama taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP).
“Yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten, SD dan SMP, serta TK, itu harus,” ujarnya.
SILPA Rp1 Triliun hingga Rp2 Triliun Disorot
Persoalan lain yang menjadi perhatian Dedi adalah besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Kabupaten Bekasi yang disebut mencapai Rp1 triliun hingga Rp2 triliun setiap tahun.
Menurutnya, besarnya sisa anggaran tersebut menjadi ironi karena masih banyak kebutuhan pembangunan yang belum terpenuhi, mulai dari perbaikan sekolah hingga peningkatan infrastruktur.
“Dan itu berbanding ironinya adalah duitnya selalu nyisa. Jadi satu tahun itu rata-rata SILPAnya itu Rp1 sampai Rp2 triliun,” katanya.
Dedi menegaskan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan penggunaan anggaran agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Ia mengakui penyerapan anggaran tahun ini tidak bisa sepenuhnya dibenahi karena waktu yang tersisa sudah terbatas.
“Nah, ini yang saya tekankan, enggak boleh lagi ada SILPA. Sekarang mungkin enggak bisa karena sudah mepet. Sekarang aja dia masih Rp1 triliun,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa anggaran dalam APBD Perubahan Kabupaten Bekasi telah mengalami peningkatan, termasuk alokasi untuk infrastruktur yang disebut telah melampaui 7 persen.
“Sudah ada perubahan dan saya selalu memonitor perubahannya dan melakukan langkah-langkah penanganan secara cepat,” katanya.
Dedi Ingatkan Asep Tidak Takut Tekanan
Dalam menjalankan pemerintahan, Dedi juga mengingatkan Asep agar berpegang pada aturan dan tidak terpengaruh tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyek pemerintah.
Ia menekankan pentingnya efisiensi, kualitas pembangunan, dan tata kelola anggaran yang baik. Dedi juga berharap tidak ada lagi kepala daerah di Jawa Barat yang terjerat perkara korupsi.
“Ya, kan gini, tahulah kalau di daerah itu kan sering kali orang membagi kegiatan-kegiatan proyek pemerintah itu karena tekanan,” kata Dedi.
Menurutnya, pemerintahan Kabupaten Bekasi harus memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Asep Lanjutkan Kepemimpinan Usai Ade Kuswara Terseret Korupsi
Pelantikan Asep menjadi bupati definitif merupakan kelanjutan dari pergantian kepemimpinan setelah Ade Kuswara Kunang terseret kasus korupsi ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ade sebagai tersangka pada Desember 2025 bersama ayahnya, HM Kunang. Dalam perkara tersebut, Ade kemudian dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada 14 September 2026. Ia juga dijatuhi denda Rp300 juta.
Setelah Ade terseret perkara hukum, Asep yang saat itu menjabat wakil bupati ditunjuk sebagai Plt Bupati Bekasi.
DPRD Kabupaten Bekasi kemudian menggelar rapat paripurna pada 16 Oktober 2026 untuk mengumumkan pengusulan Asep sebagai bupati definitif. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan keputusan pengesahan pengangkatannya pada 19 Oktober 2026.
Asep dan Ade sebelumnya merupakan pasangan pemenang Pilkada Kabupaten Bekasi 2024 dengan perolehan 666.494 suara atau 45,68 persen. Keduanya dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.
Pernah Jadi Anggota DPRD dan Berprofesi sebagai Dokter
Asep bukan sosok baru dalam politik Kabupaten Bekasi. Sebelum menjabat wakil bupati, ia merupakan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar periode 2019–2024 dan pernah dipercaya menjadi Ketua Fraksi Golkar.
Dalam Pilkada Kabupaten Bekasi 2024, Asep meninggalkan Golkar dan bergabung dengan Partai Buruh sebelum maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Ade Kuswara Kunang yang diusung PDI Perjuangan.
Asep juga merupakan adik kandung Eka Supria Atmaja, mantan Bupati Bekasi yang menjabat pada 2019–2021. Eka sebelumnya meneruskan kepemimpinan daerah setelah bupati terdahulu tersangkut perkara korupsi.
Sebelum terjun ke dunia politik, Asep menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Trisakti dan berprofesi sebagai dokter.
Dengan pelantikan ini, Asep kini memikul tanggung jawab untuk menuntaskan berbagai persoalan di Kabupaten Bekasi, termasuk memperbaiki pelayanan publik, membenahi tata ruang, serta memastikan anggaran daerah terserap secara efektif dan tepat sasaran.
Editor : Linna Susanti
