BANDUNG, Denting.id — Asep Surya Atmaja resmi dilantik menjadi Bupati Bekasi definitif oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bale Gede, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026). Dalam arahannya, Dedi menyoroti sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi Asep, mulai dari sisa anggaran daerah hingga kondisi sekolah dan pelayanan kesehatan.
Dedi mengungkapkan, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Kabupaten Bekasi disebut mencapai Rp1 triliun hingga Rp2 triliun setiap tahun. Besarnya anggaran yang tidak terserap itu menjadi perhatian karena masih banyak kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang harus dipenuhi.
“Jadi satu tahun itu rata-rata SILPAnya itu Rp1 sampai Rp2 triliun,” kata Dedi.
Ia meminta pemerintah Kabupaten Bekasi mengoptimalkan penyerapan anggaran agar belanja daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Enggak boleh lagi ada SILPA. Sekarang mungkin enggak bisa karena sudah mepet. Sekarang aja dia masih Rp1 triliun,” ujarnya.
Asep sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi. Ia menjadi pelaksana tugas (Plt) bupati setelah Ade Kuswara Kunang terseret kasus korupsi ijon proyek. Kini, Asep melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi untuk sisa masa jabatan periode 2025–2030.
Dedi Soroti Sungai Keruh dan Tata Ruang
Selain penyerapan anggaran, Dedi meminta Asep membenahi persoalan lingkungan dan tata ruang di Kabupaten Bekasi.
Ia menyoroti kondisi sungai yang keruh, rumput yang tumbuh tinggi, sampah yang bertebaran, serta penataan wilayah yang dinilai belum tertib.
“Terus segera ditata, karena selama ini Bekasi itu sungai-sungainya pada keruh, rumputnya pada tinggi, terus kemudian sampahnya bertebaran di mana-mana. Tata ruangnya tidak beraturan,” kata Dedi.
Menurut Dedi, penataan wilayah harus dilakukan secara menyeluruh, baik di kawasan yang dikelola pemerintah maupun swasta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah melakukan perubahan tata ruang untuk menyelaraskan pengelolaan wilayah Kabupaten Bekasi.
Ia menegaskan kawasan yang dikelola pihak swasta harus tertata dengan baik, begitu pula kawasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Yang dikelola swasta harus tertib, rapi, tertata dan yang dikelola oleh pemerintah tidak boleh lagi ada yang berantakan,” tegasnya.
Sekolah Rusak dan Layanan Kesehatan Jadi Perhatian
Dedi juga menyoroti persoalan pendidikan dan kesehatan. Ia menyebut masih banyak sekolah di Kabupaten Bekasi mengalami kerusakan, sementara pelayanan puskesmas dinilai belum optimal.
“Yang kedua, Bekasi itu kelemahannya adalah pendidikannya, sekolahnya banyak yang rusak. Layanan puskesmasnya kurang optimal,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan anggaran pelayanan kesehatan terpenuhi dan kualitas layanan rumah sakit terus ditingkatkan.
Di sektor pendidikan, Dedi menegaskan pemerintah kabupaten harus memperhatikan fasilitas pendidikan yang menjadi kewenangannya, terutama taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP).
“Yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten, SD dan SMP, serta TK, itu harus,” katanya.
Dedi Ingatkan Asep soal Tekanan Proyek
Dalam menjalankan pemerintahan, Dedi mengingatkan Asep agar berpegang pada aturan dan tidak terpengaruh tekanan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyek pemerintah.
Menurutnya, efisiensi anggaran, kualitas pembangunan, dan tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian utama.
“Ya, kan gini, tahulah kalau di daerah itu kan sering kali orang membagi kegiatan-kegiatan proyek pemerintah itu karena tekanan,” kata Dedi.
Ia meminta setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dedi juga berharap tidak ada lagi kepala daerah di Jawa Barat yang terseret perkara korupsi.
Dedi turut menyinggung APBD Perubahan Kabupaten Bekasi yang telah mengalami penyesuaian, termasuk alokasi untuk infrastruktur yang disebut telah melampaui 7 persen.
“Sudah ada perubahan dan saya selalu memonitor perubahannya dan melakukan langkah-langkah penanganan secara cepat,” ujarnya.
Asep Gantikan Ade Kuswara Kunang
Pelantikan Asep menjadi bupati definitif merupakan kelanjutan pergantian kepemimpinan Kabupaten Bekasi setelah Ade Kuswara Kunang terseret kasus korupsi ijon proyek di lingkungan pemerintah daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ade sebagai tersangka pada Desember 2025 bersama ayahnya, HM Kunang. Dalam perkara tersebut, Ade kemudian dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada 14 September 2026. Ia juga dijatuhi denda Rp300 juta.
Setelah Ade terseret perkara hukum, Asep yang saat itu menjabat wakil bupati ditunjuk sebagai Plt Bupati Bekasi.
DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna pada 16 Oktober 2026 untuk mengumumkan pengusulan Asep sebagai bupati definitif. Kementerian Dalam Negeri kemudian menerbitkan keputusan pengesahan pengangkatannya pada 19 Oktober 2026.
Asep dan Ade sebelumnya merupakan pasangan pemenang Pilkada Kabupaten Bekasi 2024 dengan perolehan 666.494 suara atau 45,68 persen. Keduanya dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.
Pernah Jadi Anggota DPRD dan Berprofesi sebagai Dokter
Sebelum menjabat wakil bupati, Asep merupakan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar periode 2019–2024 dan pernah dipercaya menjadi Ketua Fraksi Golkar.
Dalam Pilkada Kabupaten Bekasi 2024, Asep meninggalkan Golkar dan bergabung dengan Partai Buruh sebelum maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Ade Kuswara Kunang yang diusung PDI Perjuangan.
Asep juga merupakan adik kandung Eka Supria Atmaja, mantan Bupati Bekasi yang menjabat pada 2019–2021.
Sebelum terjun ke dunia politik, Asep menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Trisakti dan berprofesi sebagai dokter.
Dengan pelantikan tersebut, Asep menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari pembenahan lingkungan dan tata ruang, perbaikan fasilitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, hingga optimalisasi penggunaan anggaran daerah.
Editor : Linna Susanti
