Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, memperingatkan bahwa pengambilan pinjaman daerah tanpa disertai perbaikan fundamental dalam tata kelola dan akuntabilitas keuangan berpotensi menjadi tekanan politik serius bagi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurut Iwan, masyarakat Jawa Barat yang melihat provinsinya kaya akan industri dan sumber daya alam akan mempertanyakan kinerja pemerintah jika kesejahteraan tidak kunjung terwujud, sementara pemerintah justru sibuk menambal defisit anggaran melalui utang.
“Masyarakat tetap akan menilai, ‘Lho kok tidak ada perubahan signifikan? Kok tata kelola anggaran pembangunan tidak pernah serius?’ Ini bisa memicu sikap skeptis massal,” ujar Iwan, Selasa (20/1/2026).
Ia juga menyoroti perhatian publik terhadap tim keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang diketahui sebagian pejabatnya berasal dari daerah. Hal ini, kata dia, memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas teknokrasi mereka dalam mengelola keuangan di level provinsi yang kompleks, atau justru sekadar bermuatan promosi politik.
“Ini ujian sesungguhnya. Apakah mereka punya kompetensi atau tidak?” tegasnya.
Iwan menambahkan, jika para pejabat baru tersebut tidak mampu membuktikan integritas dan kemampuan teknokratik dalam menata ulang perencanaan anggaran yang dinilai masih tidak sinkron, maka mereka berpotensi menjadi sasaran kritik publik yang keras.
“Kalau tidak kompeten, ya ini hanya sebatas promosi politik akhirnya. Kalau gagal, itu bisa menjadi turbulensi politik yang serius,” ujarnya.
Meski pinjaman daerah disebut sebagai opsi terakhir, wacana tersebut terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Direktur Pusat Kajian Politik dan Isu-isu Strategis Indonesia, Iwan Suryawan, menilai ketidakcakapan dalam tata kelola keuangan daerah bukan sekadar persoalan angka, melainkan memiliki implikasi politik yang luas.
“Perekonomian daerah yang tidak cakap, yang berantakan, itu bisa memunculkan gelombang kemarahan publik. Ketidakpuasan publik dalam relasi dengan pemerintah dapat dimanifestasikan sebagai ketidakpuasan yang berimplikasi politik serius,” katanya.
Baca juga: Iwan Suryawan Dorong Pemandu Wisata Jabar Jadi Edukator Mitigasi Bencana
Ia kembali menegaskan, tanpa perbaikan mendasar dalam akuntabilitas dan pengelolaan fiskal, kebijakan pinjaman daerah justru berisiko memperbesar tekanan politik terhadap kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
