Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Iwan Suryawan, menyatakan hingga saat ini DPRD Jawa Barat belum menerima pengajuan resmi secara tertulis terkait rencana pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun yang sempat disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Iwan menyusul berkembangnya perbedaan informasi di internal DPRD Jawa Barat mengenai keberadaan surat pengajuan pinjaman daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Prinsipnya wacana pengajuan pinjaman sempat muncul, tapi posisinya belum resmi diajukan secara hitam di atas putih. Karena itu akan menjadi beban keuangan pembangunan ke depan,” ujar Iwan Suryawan saat dimintai tanggapan, Senin (9/3/2026).
Iwan menjelaskan, mekanisme pinjaman daerah tidak bisa dilakukan secara langsung karena harus mengikuti prosedur penganggaran yang berlaku. Terlebih, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun 2026 baru saja disahkan.
“Pinjaman daerah itu tidak bisa langsung karena APBD baru disahkan. Paling cepat diajukan pada APBD perubahan dan harus masuk dalam KUA-PPAS,” katanya.
Sebelumnya, informasi mengenai surat pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun sempat disampaikan Ketua DPRD Jawa Barat M.Q Iswara pada Kamis (26/2/2026) di Gedung Sate, Bandung. Saat itu Iswara mengatakan DPRD telah menerima surat dari Gubernur Jawa Barat terkait rencana pinjaman daerah.
“Tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kemungkinan Pemprov Jabar akan melakukan pinjaman daerah. Surat Pak Gubernur memang sudah disampaikan ke DPRD,” ujar Iswara.
Hal serupa juga sempat dibenarkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN, Hasbullah Rahmad. Ia menyebut surat tersebut sudah berada di pimpinan DPRD, meski belum dibahas secara resmi di Badan Anggaran.
“Suratnya sudah di pimpinan. Tapi untuk pertemuan resmi di Banggar memang belum ada. Ini saya kira harus segera dirapatkan, karena penting agar pengajuan tersebut berimbang dan tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lain,” ujarnya.
Namun, pernyataan berbeda juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono. Ia mengaku belum menerima informasi resmi mengenai adanya surat pengajuan pinjaman daerah tersebut.
“Setahu saya belum ada, karena belum ada info baik di pimpinan maupun di banggar,” ungkap Ono.
Menurut Ono, jika rencana pinjaman daerah tersebut masih sebatas wacana, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memiliki sejumlah alternatif skema pembiayaan lain, terutama di tengah berkurangnya transfer keuangan daerah tahun ini.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan rencana pinjaman daerah yang sempat disampaikan gubernur memang belum final dan masih dalam tahap kajian.
“Belum ada update soal itu karena masih dikaji,” ujarnya.
Herman juga memastikan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan korespondensi resmi dengan DPRD terkait rencana pinjaman tersebut. Ia menegaskan sejak awal rencana pinjaman daerah memang harus melalui kajian yang matang sebelum diputuskan
