Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat turun langsung ke lapangan untuk mendistribusikan masker gratis secara masif kepada masyarakat yang terdampak paparan abu vulkanik.
Menurut Iwan, pembagian masker perlu diprioritaskan di kawasan permukiman, fasilitas publik, hingga terminal yang menjadi titik berkumpulnya masyarakat.
“Segera bagikan masker medis atau N95 gratis di titik-titik kumpul masyarakat. Pastikan juga ketersediaan stok obat-obatan pernapasan, tetes mata, dan pasokan tabung oksigen di seluruh faskes dalam posisi aman dan cukup,” kata Iwan, (8/9/2026).
Ia menilai langkah tersebut penting untuk mengantisipasi gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan abu vulkanik, terutama gangguan pada saluran pernapasan dan mata.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya memberikan kewenangan kepada setiap kepala sekolah di wilayah terdampak untuk mengambil diskresi terkait kegiatan belajar mengajar.
Kepala sekolah dapat memutuskan apakah sekolah perlu diliburkan atau menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ), dengan mempertimbangkan kondisi abu vulkanik di masing-masing wilayah.
Dedi menegaskan, penerapan pembelajaran daring tidak diwajibkan secara seragam di seluruh Jawa Barat. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan tingkat keparahan dampak abu vulkanik, termasuk di wilayah seperti Bogor dan Sukabumi.
“Sekali lagi, kepada para kepala sekolah bisa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kondisi di lapangan agar sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring di rumahnya masing-masing,” ujar Dedi Mulyadi.
Namun, hingga kini belum ada kebijakan khusus dari Pemprov Jawa Barat mengenai penyesuaian jadwal kerja bagi PNS maupun penerapan protokol keselamatan tambahan bagi petugas layanan publik yang tetap harus bekerja di lapangan.
Baca juga: Iwan Suryawan Soroti Beban Cicilan Pinjaman Jabar Rp3,4 Triliun
Iwan pun meminta aspek perlindungan bagi masyarakat dan aparatur yang beraktivitas di wilayah terdampak menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, penanganan dampak erupsi tidak hanya menyangkut sektor pendidikan, tetapi juga kesehatan dan keselamatan masyarakat secara menyeluruh.
