Bandung, Denting.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan Jawa Barat seiring penerapan bahan bakar solar B50 secara nasional.
Menurut Iwan, Jawa Barat sebagai salah satu wilayah penopang industri pengolahan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) memiliki peluang besar untuk ikut menikmati dampak ekonomi dari pengembangan bioenergi nasional.
Ia mendorong pemerintah agar melibatkan koperasi daerah serta pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok, distribusi, hingga pengolahan produk turunan bioenergi.
Selain penguatan sektor transportasi dan pertanian, DPRD Jabar juga mendorong agar penghematan anggaran negara dari penghentian impor solar dapat diarahkan untuk mempercepat pengembangan energi hijau di daerah.
Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, khususnya di kawasan pesisir Jawa Barat.
Iwan juga mengingatkan adanya kebutuhan penyesuaian perawatan kendaraan dan alat mesin pertanian dalam penggunaan B50. Menurutnya, pemeliharaan saringan bahan bakar perlu dilakukan lebih rutin sehingga pemerintah harus memberikan pendampingan kepada masyarakat pengguna.
“Penggunaan B50 membutuhkan pemeliharaan saringan bahan bakar yang lebih rutin pada kendaraan angkutan barang dan alat mesin pertanian. Pemprov Jabar dan Pertamina harus hadir memberikan edukasi agar para sopir logistik dan petani tidak terbeban oleh kenaikan biaya perawatan kendaraan,” ujar Iwan, Sabtu (5/9/2026).
Dari sisi pengawasan, DPRD Jabar mendesak Satgas Migas Daerah bersama aparat kepolisian meningkatkan patroli di wilayah perbatasan maupun jalur distribusi utama.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik penimbunan maupun pengoplosan solar B50 oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara ilegal.
Iwan menegaskan, PKS Jawa Barat telah menginstruksikan jajaran anggota DPRD di 27 kabupaten/kota untuk aktif memantau ketersediaan stok B50 di SPBU sekaligus menyerap aspirasi para pelaku usaha angkutan lokal.
Ia juga meminta tata kelola subsidi solar B50 dilakukan secara transparan. Menurutnya, data penyaluran subsidi perlu dapat diakses masyarakat secara berkala melalui portal data terbuka pemerintah.
Baca juga: Iwan Suryawan Minta Pemprov Jabar Benahi Komunikasi Program
Iwan menilai, keberhasilan kebijakan B50 tidak cukup hanya diukur dari kemampuan negara mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Kebijakan tersebut juga harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat di daerah.
“Kemandirian energi baru terasa sempurna jika mampu menggerakkan roda ekonomi rakyat kecil di desa-desa Jawa Barat,” pungkasnya.
