BANDUNG,Denting.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan opsi pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) jika dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp1,2 triliun dari pemerintah pusat belum cair hingga akhir 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap kajian. Pemprov Jabar masih mengutamakan pencairan DBH yang menjadi hak pemerintah daerah.
“Masih kita kaji, ya kita masih kita komunikasikan. Siapa tahu ada rezeki mendadak ya,” kata Dedi saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).
Menurut Dedi, DBH sebesar Rp1,2 triliun dibutuhkan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Jawa Barat. Karena itu, ia masih berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pencairan dana tersebut.
“Saya masih berharap saya sudah berkomunikasi misalnya yang Rp1,2 triliun saya mohonkan untuk bisa tahun ini dibayarkan,” ujarnya.
Pinjaman Jadi Opsi Terakhir
Dedi mengatakan komunikasi dengan pemerintah pusat masih terus dilakukan. Ia berharap persoalan pencairan DBH dapat diselesaikan tanpa harus mengambil opsi pinjaman.
“Ya mudah-mudahan saja, saya yakin Menteri Keuangan juga sangat paham terhadap pembangunan di Jawa Barat. Mudah-mudahanlah semuanya komunikasinya lancar,” tuturnya.
Namun, jika hingga akhir tahun DBH tersebut tidak kunjung cair, Pemprov Jabar akan mempertimbangkan pengajuan pinjaman sebesar Rp3,4 triliun melalui PT SMI.
“Iya kalau tidak cair dari pemerintah pusat, ya kita ngajuin Rp3,4 triliun. Kalau tidak cair ya, kalau cair tidak usah pinjam,” pungkas Dedi.
Dengan demikian, pinjaman tersebut menjadi opsi terakhir yang disiapkan Pemprov Jabar untuk menjaga keberlangsungan pembangunan apabila dana bagi hasil dari pemerintah pusat belum terealisasi.
