Jakarta, Denting.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung kesiapan armada patroli dan fasilitas Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penguatan pengawasan laut di wilayah perbatasan timur Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran arus perdagangan sekaligus melindungi penerimaan negara.
PSO Bea Cukai Kupang merupakan salah satu pangkalan strategis yang memiliki peran penting dalam memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah NTT.
Selain menjalankan tugas utama di bidang kepabeanan dan cukai, pangkalan tersebut juga aktif mendukung patroli terpadu lintas instansi bersama TNI AL, Polairud, dan PSDKP. Pangkalan ini turut membantu pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (SAR).
Purbaya menegaskan pengawasan laut menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional, terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan dan jalur pelayaran yang luas.
“Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” ujar Purbaya, Jumat (7/8/2026).
Wilayah pengawasan PSO Bea Cukai Kupang memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu penghubung pelayaran antarpulau serta berdekatan dengan wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste dan Australia.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjawab tantangan tersebut melalui Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea. Operasi ini menggunakan Kapal Patroli BC 7002 dan BC 20010.
Kegiatan pengawasan mencakup wilayah perairan yang luas, mulai dari Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga kawasan perbatasan darat dan laut Indonesia dengan Timor Leste.
Sepanjang April hingga Juni 2026, petugas melakukan pemantauan intensif serta melaksanakan 12 pemeriksaan terhadap berbagai jenis kapal, mulai dari kapal niaga hingga kapal nelayan.
Hasil pemeriksaan berkala menunjukkan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan saat ini semakin mengedepankan fungsi pencegahan di wilayah perairan strategis.
“Kami harus terus membangun kemampuan personel dan memperkuat penggunaan teknologi agar pengawasan semakin efektif serta mampu menjaga wilayah perairan Indonesia secara optimal,” ujar Purbaya.
Baca juga: Purbaya Sebut Dirinya Menteri Keuangan Paling Tidak Beruntung
Penguatan armada, teknologi, dan kapasitas personel diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mencegah potensi pelanggaran di wilayah perairan perbatasan Indonesia.
