Jakarta, Denting.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) sekitar pukul 05.00 WITA.
Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa berkekuatan sekitar 7,7 magnitudo tersebut berpusat di wilayah pantai utara Pulau Flores, sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo-Mbay, NTT.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Ia berharap masyarakat yang menjadi korban diberikan kekuatan dan keselamatan selama proses penanganan berlangsung.
“Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan keselamatan, serta proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan dengan baik. Kementerian PU akan terus mendukung upaya penanganan di lapangan sesuai kebutuhan,” ujar Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Dody juga menginstruksikan jajaran balai Kementerian PU di wilayah NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memberikan dukungan penuh terhadap penanganan pascabencana.
“Kesiapan personel, alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan,” katanya.
Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Direktorat Jenderal Bina Marga, telah turun ke lapangan untuk memantau dan mengidentifikasi kondisi infrastruktur yang terdampak.
Pemantauan dilakukan secara bertahap mengingat masih terdapat potensi gempa susulan. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah longsoran tebing yang menutup badan jalan nasional.
Beberapa ruas yang terdampak antara lain Malwatar-Bts Kota Ruteng, Ruteng-Km 210, Ruteng-Reo-Kedindi, Km 210-Bts Kabupaten Manggarai, Gako-Aigela-Bts Kota Ende, Danga-Maropokot, Kota Ende-Wolowaru, serta Wolowaru-Maumere.
Baca juga: Menteri PANRB Sanksi 35 ASN, 8 Kasus Terkait Korupsi
Kementerian PU memastikan pemantauan dan penanganan infrastruktur akan terus dilakukan sesuai kondisi di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait juga diperkuat untuk mempercepat pemulihan akses transportasi yang terdampak gempa dan longsor.
