BOGOR, Denting.id — DPRD Kota Bogor melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati penambahan anggaran sebesar Rp18,99 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat yang ditanggung Pemerintah Kota Bogor.
Penambahan anggaran sebesar Rp18.991.039.300 tersebut masuk dalam APBD Perubahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 dan ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu (30/9/2026).
Anggota Banggar DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan pembiayaan JKN masyarakat tetap berjalan hingga akhir 2026.
“Alhamdulillah, Banggar DPRD bersama TAPD akhirnya menyepakati penambahan anggaran BPJS sebesar Rp18,99 miliar. Dengan penambahan ini, insyaallah status UHC Kota Bogor dapat kita pertahankan sampai akhir tahun 2026,” kata Dedi.
DPRD Soroti Kebutuhan Anggaran BPJS
Sebelumnya, kebutuhan tambahan anggaran jaminan kesehatan menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Rancangan awal APBD Perubahan dinilai belum memuat tambahan anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hingga Desember.
Dedi menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan angka dalam APBD. Di balik alokasi anggaran BPJS terdapat masyarakat yang membutuhkan kepastian akses terhadap pelayanan kesehatan.
“Yang kita bicarakan bukan hanya angka di APBD. Di balik angka itu ada warga Kota Bogor yang membutuhkan kepastian bahwa ketika mereka sakit, kartu BPJS-nya tetap aktif dan mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Karena itu, Banggar DPRD bersama TAPD membahas kebutuhan pembiayaan tersebut hingga akhirnya menyepakati tambahan anggaran Rp18,99 miliar.
DPRD Dorong Perlindungan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas
Dedi mengatakan keputusan tersebut diambil ketika kondisi fiskal daerah menghadapi berbagai tekanan. Pemerintah harus menentukan prioritas belanja di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, pelayanan dasar seperti kesehatan tetap membutuhkan dukungan anggaran, terutama untuk menjaga akses masyarakat miskin dan kelompok rentan terhadap layanan kesehatan.
“Ketika fiskal sedang berat, memang semua belanja harus dihitung dengan sangat hati-hati. Tetapi justru pada kondisi seperti ini perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya.
Dedi juga mengapresiasi pimpinan DPRD Kota Bogor, anggota Banggar, TAPD serta jajaran Pemerintah Kota Bogor yang memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD, rekan-rekan di Badan Anggaran, TAPD dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor yang memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini,” kata Dedi.
UHC Bogor Ditargetkan Tetap Berlanjut
Dedi menilai keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) bukan sekadar pencapaian indikator pemerintah daerah. Menurutnya, UHC berkaitan dengan kepastian masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan.
“UHC itu jangan dilihat sekadar sebuah predikat atau angka cakupan kepesertaan. Maknanya adalah warga kita punya kepastian akses terhadap pelayanan kesehatan ketika mereka membutuhkan,” kata Dedi.
Setelah tambahan anggaran disepakati, DPRD juga meminta Pemkot Bogor melakukan pemantauan secara berkala terhadap jumlah peserta JKN yang pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah.
Pemantauan tersebut dinilai penting agar kebutuhan anggaran dapat dihitung lebih presisi dan potensi kekurangan pembiayaan bisa diketahui lebih awal.
“Ke depan perencanaannya harus semakin presisi. Kita harus tahu perkembangan jumlah peserta setiap bulan, berapa kebutuhan riilnya dan berapa anggaran yang harus disiapkan. Jangan menunggu mendekati akhir tahun baru diketahui ada kekurangan,” ujarnya.
Dedi berharap perlindungan kesehatan masyarakat tetap menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan APBD Kota Bogor pada tahun anggaran berikutnya.
“Keputusan hari ini menunjukkan bahwa DPRD dan Pemerintah Kota Bogor punya perhatian yang sama terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan komitmen ini terus kita jaga,” pungkasnya.
