Bandung, Denting.id – Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat menyampaikan pandangan atas berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menilai sejumlah program sosial dapat direalisasikan relatif cepat. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan fisik, ganti rugi lahan, maupun proyek infrastruktur membutuhkan proses administratif yang panjang serta koordinasi lintas instansi.
“Program bantuan sosial mungkin bisa langsung dijalankan. Tapi kalau sudah menyangkut infrastruktur atau pembangunan besar, ada tahapan regulasi dan administrasi yang harus dilalui,” ujarnya, Jum’at (20/2/2026).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, mengapresiasi peluncuran aplikasi “Nyari Gawe” oleh gubernur. Aplikasi tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses rekrutmen tenaga kerja dan mengurangi praktik birokrasi yang berbelit.
Meski begitu, Ono menilai persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia mendorong agar pengembangan kawasan industri baru benar-benar mengutamakan tenaga kerja lokal. Selain itu, ia menekankan pentingnya kepastian hukum bagi investor melalui evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk penyelesaian moratorium izin tambang dan perumahan agar lahan pertanian produktif tetap terjaga.
Dari Fraksi Partai Gerindra, Daddy Rohanady menyoroti capaian Penanaman Modal Asing (PMA) Jawa Barat yang disebutnya menembus Rp296 triliun, tertinggi sepanjang sejarah. Ia juga mengapresiasi langkah penertiban alih fungsi lahan serta kebijakan pertambangan yang dinilai menunjukkan komitmen pemerintah. Dukungan anggaran infrastruktur sebesar Rp5,1 triliun untuk perbaikan jalan pun menjadi perhatian positif.
Namun, terkait penataan tambang, Daddy mengingatkan perlunya perhitungan ulang neraca suplai dan kebutuhan material. Ia menyebut sejumlah kontraktor mengeluhkan keterbatasan bahan baku yang berpotensi menghambat proyek pembangunan.
Isu lain yang disoroti adalah program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu). Menurutnya, seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat telah mengajukan bantuan, namun belum seluruhnya dapat terakomodasi.
Sementara itu, anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar, Yod Mintaraga, menilai gubernur menunjukkan keberanian dalam mengambil langkah tegas di lapangan, seperti penertiban bangunan yang melanggar tata ruang serta penghentian sementara aktivitas tambang untuk evaluasi izin.
Meski demikian, Yod mengingatkan bahwa mewujudkan visi “Jabar Istimewa”, khususnya dalam aspek lingkungan, tidak bisa hanya mengandalkan aksi individu. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam hal penganggaran dan implementasi kebijakan.
Baca juga: Iwan Suryawan: Respons Cepat Dedi Mulyadi Positif, Tapi Harus Diperkuat Regulasi dan Anggaran
Beragam pandangan tersebut mencerminkan fungsi pengawasan DPRD sekaligus dukungan agar pemerintahan provinsi mampu menghadirkan kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat Jawa Barat.
