Denting.id – Pemerintah mulai menginvestigasi beredarnya makalah ilmiah yang mengaitkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pencalonan Nobel Perdamaian 2026. Dokumen setebal 69 halaman tersebut menjadi sorotan karena mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis serta menyertakan lampiran yang diduga berasal dari sejumlah instansi pemerintah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, membenarkan bahwa pemerintah tengah melakukan penelusuran terhadap dokumen tersebut.
“Lagi diinvestigasi,” kata Qodari singkat di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bergerak melakukan klarifikasi terkait keaslian dokumen yang beredar, termasuk surat bernomor ND/KIE/001/I/2026 yang disebut sebagai salah satu lampiran dalam makalah tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan pihaknya masih memastikan apakah surat tersebut benar diterbitkan secara resmi oleh Kemendagri.
“Terkait dengan Kemendagri, dari pagi kami sudah mendapatkan informasi itu. Sekarang sedang kami klarifikasi apakah benar berasal dari Kemendagri secara kelembagaan atau tidak. Kami pastikan terlebih dahulu,” ujarnya.
Makalah tersebut juga mencantumkan nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai bagian dari dokumen pendukung. Namun, berdasarkan hasil klarifikasi awal, IPDN membantah telah menerbitkan surat yang dimaksud.
“Saya sudah klarifikasi ke IPDN. Itu bukan dari IPDN. Kami sudah menghubungi Pak Rektor dan dipastikan bukan berasal dari IPDN,” kata Benni.
Selain menelusuri asal-usul dokumen, Kemendagri juga melakukan pendalaman internal setelah ditemukan nama seseorang yang diduga merupakan staf Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) di dalam makalah tersebut.
Benni membenarkan bahwa nama Azhar memang tercatat sebagai pegawai di lingkungan Ditjen Polpum. Meski demikian, ia menegaskan proses klarifikasi masih berlangsung sehingga belum dapat disimpulkan apakah yang bersangkutan memiliki keterkaitan dengan penyusunan dokumen tersebut.
Baca juga: Prabowo Apresiasi Thailand Bantu Pulangkan Hampir 1.000 WNI Korban Online Scam
“Memang ada staf yang namanya Azhar di Ditjen Polpum. Saat ini sedang dimintai klarifikasi secara internal. Kami belum menerima hasil akhirnya,” pungkasnya.
