Bandung, Denting.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengusulkan agar pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan sebagian efisiensi devisa dari penerapan mandatori B50 untuk mendanai Program Digitalisasi Kuota Solar Nelayan dan Petani Jabar.
Menurut Iwan, program tersebut penting untuk memastikan distribusi solar B50 bersubsidi berjalan tepat sasaran sekaligus mencegah kebocoran pasokan ke sektor industri besar.
Ia menilai digitalisasi kuota berbasis identitas penerima dapat menjadi salah satu instrumen pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Sistem tersebut nantinya mencatat kebutuhan serta penyaluran solar bagi nelayan dan petani secara lebih transparan.
Berdasarkan data BPH Migas dan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, terdapat puluhan ribu nelayan kecil yang tersebar di sepanjang kawasan Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan Jawa Barat. Mereka menggantungkan aktivitas melaut pada ketersediaan solar bersubsidi.
“Kita tidak ingin ada lagi cerita nelayan gagal melaut atau petani tak bisa menyalakan mesin traktor karena kelangkaan solar di SPBU Nelayan. Lewat pengawasan digital berbasis NIK petani dan nelayan, distribusi B50 bersubsidi harus dijamin 100 persen tepat sasaran,” ujar Iwan, (4/9/2026).
Iwan menilai keberadaan sistem digital juga dapat membantu pemerintah melakukan pemantauan secara real time terhadap volume penyaluran BBM, sehingga potensi penyalahgunaan kuota dapat segera terdeteksi.
Selain persoalan distribusi, Iwan turut menyoroti aspek teknis penggunaan B50 pada kendaraan, kapal nelayan, mesin pertanian, hingga alat berat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan masyarakat pengguna mendapatkan informasi yang memadai mengenai karakteristik bahan bakar campuran tersebut. Sosialisasi dinilai penting agar pengguna memahami standar operasional dan perawatan mesin yang sesuai.
Iwan juga mendesak Kementerian ESDM bersama jajaran Pertamina menyiagakan posko pendampingan teknis di berbagai daerah, khususnya wilayah yang menjadi sentra nelayan dan pertanian.
“Jangan hanya memastikan stoknya tersedia. Pemerintah juga harus memastikan mesin-mesin masyarakat mampu beradaptasi dan tetap bekerja optimal dengan B50. Posko teknis harus hadir di daerah untuk memberikan pendampingan ketika ada kendala,” katanya.
Ia berharap penerapan B50 tidak hanya memberikan manfaat dari sisi penghematan devisa dan ketahanan energi nasional, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil di sektor perikanan dan pertanian.
Baca juga: Iwan Suryawan: Sistem Informasi Pendidikan yang Terintegrasi
Menurut Iwan, digitalisasi distribusi, pengawasan kuota, jaminan ketersediaan pasokan, serta pendampingan teknis harus berjalan secara bersamaan agar kebijakan B50 memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat Jawa Barat.
