BOGOR, Denting.id — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meninjau pelaksanaan 1001 Pasar Rakyat Bersama RRI di Lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Sabtu (19/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi pemerintah dan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kabupaten Bogor menjadi lokasi pelaksanaan program yang juga mencakup bazar UMKM, layanan kesehatan gratis, serta workshop digitalisasi UMKM.
Dalam kunjungannya, Cak Imin menekankan pentingnya pemanfaatan aset dan fasilitas milik pemerintah sebagai ruang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.
Menurutnya, fasilitas strategis milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMD perlu dimanfaatkan untuk membuka akses yang lebih luas bagi pelaku UMKM.
“1001 Pasar Rakyat ini adalah kolaborasi yang menjadi piloting contoh agar fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah diberikan kepada akses UMKM sebesar-besarnya,” kata Cak Imin.
Ia mengatakan, pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pelatihan, sertifikasi mutu, kurasi produk, hingga akses pembiayaan. Dengan demikian, produk UMKM diharapkan dapat bertemu langsung dengan pasar yang sesuai.
Cak Imin juga mengapresiasi RRI yang berkolaborasi dalam penyelenggaraan 1001 Pasar Rakyat di Kabupaten Bogor. Ia turut menyampaikan apresiasi terhadap para pelaku usaha mikro yang tetap menjalankan usahanya di tengah berbagai keterbatasan.
“Saya sangat terharu dan bangga semangat para UMKM kita untuk terus eksis, maka wajib buat pemerintah untuk terus membantu,” ujarnya.
Berdasarkan informasi Pemerintah Kabupaten Bogor, rangkaian kegiatan 1001 Pasar Rakyat menghadirkan 58 tenant UMKM yang menawarkan produk kuliner dan kriya. Selain itu, sebanyak 100 pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi mengikuti workshop digitalisasi untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan memperluas pasar.
Selain membahas pemberdayaan UMKM, Cak Imin turut menyampaikan hasil rapat tingkat menteri terkait komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan layanan BPJS Kesehatan.
Ia mengatakan pemerintah menyepakati pengucuran dana APBN sebesar Rp20 triliun untuk menopang keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat.
“Pemerintah setahun itu mengeluarkan tidak kurang dari Rp67 triliun, maka masyarakat yang menjadi peserta juga harus aktif iuran kecuali yang miskin,” pungkasnya.
