Jakarta, Denting.id – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai rentetan isu negatif yang belakangan diarahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diduga berkaitan dengan langkah pembenahan birokrasi yang sedang dilakukan di lingkungan Kementerian PU.
Menurut Trubus, masifnya kemunculan berbagai isu yang sebagian belum terverifikasi mengindikasikan adanya perlawanan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu akibat reformasi internal kementerian.
“Memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu loh,” ujar Trubus di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Belakangan, Dody Hanggodo menjadi sorotan setelah muncul sejumlah isu, mulai dari rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga kebijakan mutasi pegawai. Atas berbagai tudingan tersebut, Dody maupun Kementerian PU telah memberikan bantahan dan klarifikasi.
Trubus menilai pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari proyek-proyek infrastruktur berpotensi menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan pengetatan pengawasan dan rotasi pejabat yang dilakukan Dody.
Meski demikian, ia menegaskan dugaan tersebut masih perlu dibuktikan karena belum ada temuan resmi yang menunjukkan seluruh isu itu berasal dari jaringan atau kelompok yang sama.
Ia juga menduga sebagian isu yang berkembang berasal dari orang-orang lama di lingkungan Kementerian PU yang merasa dirugikan oleh langkah pembenahan organisasi dan penataan sumber daya manusia.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian, kata Trubus, adalah laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai ribuan pegawai yang diduga terindikasi terlibat aktivitas judi daring.
“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an pegawai yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius terhadap internal Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas,” ungkapnya.
Menurut Trubus, rotasi jabatan perlu dilakukan terhadap pejabat yang telah lama menduduki posisi tertentu guna memutus potensi konflik kepentingan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek infrastruktur.
“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian. Pak Dody juga berhadapan dengan para pejabat peninggalan menteri sebelumnya. Jadi memang ini terjadi semacam perang politik. Mereka harus dipindahkan, dimutasi, atau paling tidak diganti,” katanya.
Trubus menambahkan, pejabat yang terlalu lama berada di posisi strategis berpotensi membangun jaringan kepentingan yang sulit diawasi apabila tidak dilakukan penyegaran organisasi.
Ia mencontohkan persoalan yang pernah mencuat dalam proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (Tol MBZ) sebagai pelajaran penting agar dugaan penyimpangan pada proyek infrastruktur tidak kembali terulang.
Baca juga: Saut Situmorang Tantang KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah Jika Tak Tuntas Sebelum 17 Agustus
Karena itu, Trubus menyarankan Menteri PU tidak hanya mengandalkan kewenangannya dalam melakukan rotasi, tetapi juga membentuk tim khusus yang bertugas memeriksa dugaan penyimpangan secara menyeluruh hingga ke unit kerja paling bawah.
