Jakarta, Denting.id – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menggelar pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (30/4/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat melalui percepatan sertifikasi dan penyediaan lahan.
Didampingi oleh jajaran pejabat tinggi dari kedua kementerian, pertemuan ini membahas berbagai kendala teknis yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, dalam menyediakan lahan yang memenuhi syarat untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kami datang ke sini karena Sekolah Rakyat ini dikerjakan bareng-bareng, salah satunya juga dengan Kementerian ATR/BPN. Kemarin saat kami membentuk Desk Sekolah Rakyat, Kementerian ATR/BPN juga turun langsung membantu menyelesaikan permasalahan lahan,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan dan proses administratif yang lambat dalam proses sertifikasi. Oleh karena itu, keterlibatan aktif Kementerian ATR/BPN menjadi sangat krusial.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Ia menargetkan proses sertifikasi lahan dapat diselesaikan maksimal dalam dua bulan.
“Kami siap membantu semaksimal mungkin. Sertifikat akan kami usahakan selesai dalam waktu paling lama dua bulan. Bahkan, jika masih dalam tahap pencarian lahan, kami siap bantu mencarikan lokasi yang sesuai dan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” tegas Nusron Wahid.
Sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN dinilai sangat penting dalam mendorong pemerataan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat sebuah program yang menjadi bagian dari prioritas pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pendidikan berbasis kerakyatan.
Baca juga : Gus Ipul: Kemensos Siap Dengarkan Masukan Soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Dengan percepatan ini, diharapkan hambatan administratif dan teknis yang selama ini memperlambat pembangunan fasilitas pendidikan bisa segera teratasi.
