Kota Bogor, Denting.id – Sejumlah legislator DPRD Kota Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Utara menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Aula Kebon Jati, Kamis (22/1/2026). Dalam forum tersebut, pembangunan infrastruktur strategis menjadi sorotan utama guna mendongkrak ekonomi lokal.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran anggota DPRD Kota Bogor yakni Juhana, Mochamad Benninu Argoebie, Abdul Rosyid, H. Aziz Muslim, serta Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah.
Jalan R2: Magnet Baru Ekonomi Bogor Utara
Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Juhana, menegaskan bahwa proyek Jalan R2 yang menghubungkan kawasan Jalan Baru hingga Tanah Baru merupakan program prioritas yang tidak boleh tertunda. Menurutnya, akses ini akan menjadi urat nadi baru bagi aktivitas ekonomi warga.
“Jalan R2 ini posisinya sangat strategis. Jika akses dari Jalan Baru ke Tanah Baru ini rampung, peluang ekonomi baru bagi masyarakat Bogor Utara akan terbuka lebar,” jelas Juhana.
Selain jalan, ia juga mendorong pembangunan sodetan dan akses penghubung menuju wilayah perbatasan, seperti Babakan Madang, agar konektivitas antarwilayah semakin lancar.
Mendorong Pemerataan: “Pinggiran Jangan Tertinggal”
Juhana mengingatkan Pemerintah Kota Bogor agar pembangunan tidak hanya berpusat di tengah kota. Ia menekankan pentingnya keadilan pembangunan bagi wilayah Bogor Utara sebagai kawasan penyangga yang potensial.
Sejalan dengan hal tersebut, ia menyinggung rencana peningkatan status Dinas PUPR dan Permukiman menjadi OPD Grade A. Perubahan status ini diharapkan membawa dampak positif pada penguatan struktur organisasi dan penambahan kewenangan dalam mengeksekusi proyek fisik di lapangan.
Pendidikan, Kesehatan, dan Validasi Data
Di luar isu fisik, sektor pelayanan dasar tetap menjadi perhatian:
-
Pendidikan: Kelanjutan pembangunan SMP di Cimahpar terus dikawal.
-
Kesehatan: Penguatan layanan kesehatan di wilayah tetap dijaga konsistensinya.
-
Validasi Data: DPRD mengapresiasi kinerja Camat Bogor Utara dalam merapikan data warga. Data yang presisi mengenai klasifikasi ekonomi dan zonasi warga dianggap kunci agar bantuan sosial tepat sasaran.
“Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif harus semakin solid. Kami ingin pembangunan di Bogor Utara berjalan optimal dan sejajar dengan kemajuan pusat kota,” tutup Juhana.
