Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mendorong pemerintah segera mempertimbangkan penggunaan teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau panjang.
Menurutnya, kerja sama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu diperkuat agar implementasi TMC dapat dilakukan lebih dini dan efektif.
Iwan menilai, investasi dalam teknologi modifikasi cuaca jauh lebih efisien dibandingkan kerugian besar akibat rusaknya ribuan hektare lahan pertanian produktif.
Ia mengingatkan bahwa stabilitas harga pangan sangat bergantung pada kelancaran produksi di sektor hulu. Jika pasokan dari Jawa Barat terganggu, maka inflasi bahan pokok berpotensi melonjak tajam dan membebani daya beli masyarakat.
“Pemerintah pusat melalui kementerian terkait harus memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk subsidi pupuk yang tepat sasaran maupun asuransi usaha tani. Petani kita adalah pihak yang paling rentan terdampak perubahan iklim,” ujar Iwan, Kamis (16/4/2026).
Lebih lanjut, ia meminta Gubernur Jawa Barat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat di Jakarta. Sinkronisasi program antara Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dalam penanganan kekeringan.
Di sisi lain, Iwan juga mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan budaya hemat air sejak dini. Ia menekankan pentingnya kampanye kesadaran lingkungan hingga ke tingkat desa, agar warga turut menjaga sumber-sumber air yang tersedia.
DPRD Jawa Barat, kata Iwan, akan terus mengawal penggunaan anggaran mitigasi bencana agar tepat sasaran. Ia juga berkomitmen melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah rawan kekeringan guna memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat.
Baca juga: Iwan Suryawan: DPRD Jabar Belum Terima Pengajuan Resmi Pinjaman Rp2 Triliun Pemprov
“Kita tidak boleh menunggu sampai rakyat menjerit kehausan atau harga beras melambung tinggi. Antisipasi harus dilakukan sekarang, dengan koordinasi kuat antara pemerintah daerah dan pusat demi menjaga ketahanan pangan,” tutupnya.
