Jakarta, Denting.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai tahun 2028.
Purbaya mengatakan, penyesuaian anggaran akan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam putusan MK, sehingga tidak akan memengaruhi struktur anggaran yang sudah disusun untuk tahun ini maupun tahun depan.
“Kita ikutin putusan MK. Tahun 2028 kan? Kita akan ikutin, kita akan lihat. Mungkin kalau kita ikutin di 2028 ya untuk anggaran 2028-lah,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).
Ia menjelaskan, anggaran MBG untuk 2026 dan 2027 tidak akan mengalami perubahan karena telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Pembahasan pemisahan anggaran baru akan dilakukan saat penyusunan APBN 2028 pada tahun 2027.
“Kalau ini kan sudah dibahas pemerintah pusat. Nanti pusing kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028 ya 2028. Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti nggak keburu,” katanya.
Purbaya juga mengaku belum menghitung secara rinci dampak pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan terhadap kondisi keuangan negara. Menurutnya, pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut sebelum penyusunan anggaran 2028.
Selain itu, Menkeu mengungkapkan dirinya belum bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, untuk membahas tindak lanjut putusan MK maupun evaluasi anggaran program MBG.
“Belum, dia masih konsolidasi. Setelah konsolidasi selesai baru saya ketemu. Kayaknya minggu depan saya ketemu beliau,” ujar Purbaya.
Baca juga: Menkeu Purbaya Ungkap Dugaan Pengemplangan Pajak 40 Perusahaan Baja China
Pemerintah menegaskan akan menyesuaikan kebijakan penganggaran sesuai amanat Mahkamah Konstitusi, dengan memastikan pemisahan anggaran MBG mulai diterapkan pada APBN Tahun Anggaran 2028.
