Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, kembali menyoroti persoalan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, khususnya terkait mekanisme reaktivasi yang dinilai masih berbelit-belit.
Iwan Suryawan meminta Dinas Sosial di seluruh wilayah Jawa Barat untuk mempermudah prosedur pengaktifan kembali bagi warga yang memiliki dokumen kependudukan sah dan terbukti kurang mampu secara ekonomi.
“Terkait reaktivasi, jangan sampai masyarakat dipersulit. Mereka yang memang berhak harus segera dipulihkan status kepesertaannya,” tegas Iwan.
Dari sisi anggaran, Iwan Suryawan menyatakan DPRD Jawa Barat siap membahas pergeseran anggaran apabila diperlukan untuk menutup celah pembiayaan layanan kesehatan akibat kebijakan pusat tersebut.
Meski demikian, ia menekankan bahwa pemerintah pusat tetap harus bertanggung jawab atas validitas data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Pemerintah pusat tidak boleh hanya sekadar melempar beban. Jika 11 juta orang dinonaktifkan, harus ada kejelasan mengenai kriteria graduasi yang digunakan. Jangan sampai yang kaya tetap dapat, yang miskin justru gigit jari,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merespons dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) guna mempercepat proses reaktivasi kepesertaan. Namun, Iwan Suryawan menilai implementasi di lapangan masih perlu pengawasan ketat agar seluruh fasilitas kesehatan benar-benar mematuhi kebijakan tersebut.
Ia juga mengungkapkan rencana DPRD Jawa Barat untuk memanggil dinas terkait guna memperoleh data rinci jumlah warga terdampak di Jawa Barat dari total 11 juta peserta yang dinonaktifkan secara nasional.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan proyeksi anggaran kesehatan hingga sisa tahun anggaran 2026 tetap aman dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Iwan Suryawan mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek status kepesertaan mereka melalui aplikasi JKN Mobile atau layanan pesan BPJS.
“Masyarakat jangan menunggu sakit baru mengecek. Jika nonaktif, segera urus ke Dinsos setempat dengan membawa KTP dan KK,” imbaunya.
Ia menegaskan, DPRD Jawa Barat akan terus mengawal persoalan ini hingga seluruh warga kembali mendapatkan jaminan kesehatan yang layak.
Baca juga: Iwan Suryawan Soroti Penghapusan Massal Peserta PBI, Minta Layanan Kesehatan Tetap Berjalan
“Bagi kami, urusan nyawa rakyat adalah prioritas tertinggi, melampaui segala perdebatan administratif antara pusat dan daerah,” pungkas Iwan Suryawan.
